Agar Tidak Korupsi, Kenaikan Tunjangan DPRD Pun Dilancarkan
Agar Tidak Korupsi, Kenaikan Tunjangan DPRD Pun Dilancarkan - Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono mengatakan jenis dan nominal tunjangan bagi anggota DPRD bertambah. Menurutnya, penambahan itu akan membuat anggota DPRD lebih nyaman.
“Yang paling ada perubahan adalah tunjangan alat kelengkapan. Ini juga ada perubahan. Ada juga sistem penanggungjawaban biaya operasional Dewan itu dulu kan at cost, sekarang 20% at cost. Jadi sekarang lebih nyaman,” ucap Sumarsono di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (20/6/2017).
Fasilitas bagi anggota DPRD juga ditambah, dari rumah jabatan, rumah dinas, hingga kendaraan dinas. Bahkan bila pimpinan DPRD tidak memakai kendaraan dinas, mereka akan mendapat uang transportasi. Agen Sbobet Online
“Jadi banyak sekali fasilitas-fasilitas baru yang kemudian diberikan kepada mereka. Yang jelas untuk operasional yang mereka impikan 80% itu istilahnya dilumsum,” ucapnya.
Kini, anggota DPRD juga mendapat tunjangan komunikasi. Sumarsono menyebut tunjangan komunikasi bagi anggota DPRD dibagi menjadi 3 kategori. Kategori tinggi mendapat tunjangan komunikasi 7 kali uang representasi, kategori sedang mendapat 6 kali uang representasi, dan kategori rendah mendapat 5 kali uang representasi.
“Jadi yang kenaikan tunjangan komunikasi dan pola penanganan biaya perjalanan dengan lumsum 80% itu yang paling terlihat,” ucap Sumarsono.
Sumarsono mengatakan penambahan nominal itu juga disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Dia menegaskan hal ini tidak akan membebani APBD.
“Tidak, karena selama ini sangat kecil,” ujarnya. (Sumber)
Anggota DPRD bakal semakin sejahtera setelah terbitnya PP 18/2017 tentang kedudukan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Tunjangan yang mereka terima selama ini bisa naik menjadi tujuh kali lipat dari gaji pokok.
Kutip via merdeka :
“Tidak, karena selama ini sangat kecil sehingga mereka korup, tapi dengan kenaikan ini mereka kemudian akan anti korupsi,” kata Sumarsono (Dirjen Kemendagri). Agen Bola Online
Coba di cek dulu pak, kalau kenaikan ada pada peraturan yaa sah-sah saja, tinggal kesungguhan kinerjanya yang bagaimana? Tetapi kalau kenaikan akan membuat anggota dewan anti korupsi, itu sangat lucu, karena korupsi itu adalah KESERAKAHAN, meski gede kalau serakah ya tetap aja.
Jika ada alasan permintaan kenaikan gaji ataupun tunjangan bagi anggota DPRD sekaligus DPR untuk menghindari praktik korupsi itu sangat tidak logis dan membuahkan blunder.
Karena alasan tersebut bisa bermakna bahwa praktik korupsi sudah sangat biasa di anggota dewan yang diakibatkan kondisi gaji, dan ini bukan alasan yang tepat.
Tidak akan menjadi jawaban untuk tidak korupsi sekaligus tidak akan jadi jaminan jika gaji dan tunjangan yang ditingkatkan cukup tinggi nilainya lantas korupsi akan hilang dan tidak terjadi di kalangan anggota DPRD ataupun DPR RI, karena praktik korupsi di anggota dewan sudah sejak lama hingga hari ini masih saja terjadi, hal ini tak lain karena keserakahan.
Pada tahun 2014 seperti yang dikabarkan merdeka, bahwa Indonesia berada di peringkat keempat dengan jumlah gaji anggota DPR-nya 18 kali lipat dari pendapat per kapita rata-rata penduduk Indonesia. Data yang dirilis Independent Parliamentary Standards Authority (IPSA), gaji anggota DPR di Indonesia per tahun adalah USD 65.000. Dengan pendapatan per kapita dari data terakhir IMF yaitu USD 3.582, diketahui gaji anggota DPR di Indonesia adalah 18 kali pendapatan per kapita penduduk.
Data ini tentu menjadi jumlah yang mencengangkan, jika dilihat dari masih banyaknya penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 saja, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,07 juta orang atau 11,37 persen dari seluruh penduduk Indonesia.
Meski tidak apple to apple jika dibandingkan dengan gaji dewan di Kuba, sesuai suhu politik ekonomi, setidaknya gaji minim anggota dewan di Kuba tidak membuat parlemen mengeluh dan bekerja tetap dalam kesungguhan, maka sangat ironis jika gaji dan tunjangan besar anggota DPRD ataupun DPR RI yang sudah besar masih banyak praktik korupsi dan kini tunjangan mau dinaikkan lagi.
Disisi lain DPRD masih sering tak hadir melakukan pendampingan masyarakat seperti menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat ataupun menyuarakan hak-hak rakyat pada isu yang krusial seperti kemiskinan, keadilan sosial dan sebagainya. Yang terlihat malah mempertontonkan adu jotos, dan berseteru membawa bendera partai masing-masing. Bandar Casino Terpercaya
Apalagi DPR RI yang malah sibuk terhadap hak angket ataupun revisi UUD KPK. Jadi kenaikan tunjangan atau pun gaji dengan alasan untuk menghindari praktik korupsi sangatlah tidak beralasan. Keserakahan itu tanpa batas bung.
Tidak ada komentar