Hasil Kerja Jokowi Bantu Membasmi Kemiskinan
Hasil Kerja Jokowi Bantu Membasmi Kemiskinan - Joko Widodo alias Jokowi menjadi pesona baru rakyat Indonesia. Sejak terpilih menjadi Walikota Surakarta selama dua periode, tahun 2005 hingga 2012, kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Koh Ahok (Basuki Tjahaya Purnama) di tahun 2012 silam setelah mengalahkan Fauzi Bowo di putaran kedua.
Jokowi kala itu, didukung oleh PDI Perjuangan yang berhasil mengalahkan Fauzi Bowo dengan dukungan hampir seluruh parpol dan saat itu menjabat Gubernur plus dukungan dana dan jaringan yang sangat besar.
Pesona Jokowi belum berhenti sampai disitu, maju di Pilpres di tahun 2014 melalui lima partai pendukung: PDIP, NasDem, PKB, Hanura dan PKPI. Ia bersama JK (Jusuf Kalla) memenangkan pertarungan dengan prosentase 53,15% atau 70.997.833 suara dan mengalahkan pasangan nomor urut satu, Prabowo dan Hatta Rajasa. Agen Sbobet Online
Pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961, betul-betul menjadi role model baru akan pemimpin di negeri yang defisit negarawan dengan konsep melayani sepenuh hati dan blusukannya yang khas Pak Dhe.
Jokowi sebagai sosok sederhana, tegas, merakyat, dan suka blusukan itu kini, menjadi wajah harapan dan masa depan Ibu Pertiwi yang disegani dunia Internasional.
Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa angka kemiskinan pada Maret 2017 bertambah dengan tingkat ketimpangan yang cenderung stagnan. Kepala BPS Suharyanto mengatakan, indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2017 mencapai 1,83, naik dari September tahun lalu yang hanya 1,74.
Tentu saja ini bukan angka menggembirakan, tetapi Pemerintah tentu saja telah berupaya optimal dan menggenjot program-program pengentasan kemiskinan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah saat ini tengah fokus menekan angka kemiskinan di Indonesia. Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBNP) tahun anggaran 2017, ditetapkan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 9,5% sampai 10%, sedangkan rasio gini 0,38 dengan indeks pembangunan manusia (IPM) 71,5.
“Presiden minta untuk PKH (Program Keluarga Harapan) naik jadi 10 juta itu persiapannya tahun depan menjadi sangat , instruksi presiden sudah jelas,” kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/7/2017)
Seperti dikutip finance.detik.com, Ibu MenKeu menjelaskan bahwa masalah pengentasan kemiskinan bukan soal uang semata.
“Kalau masalah ini sebenarnya bukan hanya uang, tapi sistem dan persiapan, katakanlah seperti belanja sosial dinaikkan namun apakah persiapan identifikasi orang dan keluarga miskin dan persiapan untuk pendamping terjadi karena kita tidak ingin belanja tapi tidak ada dampaknya.”
Meneropong pencapaian upaya Jokowi dalam mengentaskan kemiskinan semestinya dapat kita lakukan lebih dari sekedar memelototi angka tetapi menyimak komitmen dan usaha Jokowi dalam mengentaskan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial sekaligus.
Dalam pidato kenegaraan, Presiden RI dalam rangka HUT ke-70 Proklamasi kemerdekaan di depan sidang bersama DPD – DPR RI, Jokowi menjelaskan tiga langkah yang akan ditempuh dalam rangka mewujudkan pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial dimaksud yakni 1) percepatan pembangunan infrastruktur; 2) penyiapan kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia, dan 3) deregulasi dan debirokratisasi.
“Pada tahun percepatan pembangunan ini, Pemerintah fokus pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial. Ketiga langkah itu adalah: yang pertama, percepatan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, penyiapan kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia. Ketiga, deregulasi dan debirokratisasi”. tegas Jokowi.
Percepatan pembangunan infrastruktur
Melalui percepatan pembangunan infrastruktur, Jokowi terus mengebut pembangunan sarana infrastruktur lebih merata di seluruh Tanah Air. Memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial, di Jawa dan di luar pulau Jawa.
Akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan nasional dan jalan tol, jembatan, jalur kereta api tidak hanya di pulau Jawa tapi juga di Pulau Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi.
Khusus di Papua, rakyat Papua bisa berbahagia sekaligus berbangga dengan rencana Jokowi membela gunung dan hutan papua agar seluruh wilayah di Papua dapat terhubung dengan jalur darat. Tujuannya, tentu saja agar berbagai barang dari mulai sembako hingga semen dan BBM bisa diangkut melalui transportasi darat yang biayanya lebih murah ketimbang menggunakan pesawat.
Saat ini, program prestisius Jalan Trans Papua dengan tujuh ruas terus digenjot, di antaranya Jayapura-Wamena-Mulia, Jayapura-Sarmi, Jayapura-Hamadi-Holtekamp-Perbatasan Papua Nugini, Merauke-Waropko, Timika-Mapurujaya-Pomako, Nabire-Waghete-Enarotali, dan Serui-Menawi-Subeba. Sedangkan yang berlokasi di Papua Barat, di antaranya Manowari-Sorong, Manokwari-Bintuni, Fakfak-Hurimber-Bomberay, dan Sorong-Mega.
Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut, baik infrastruktur logistik maupun infrastruktur strategis, tentu saja tidak melupakan kelestarian alam. Pemenuhan target rasio kelistrikan juga mengutamakan penggunaan energi baru dan terbarukan. Selain itu juga dilakukan percepatan pembangunan waduk dan embung untuk memperkuat program Ketahanan Air.
Pemerintah melakukan konservasi lahan gambut dan pencegahan pembakarannya. Pemerintah tidak ada toleransi pada pelaku pembakaran lahan gambut dan hutan karena tindakan itu termasuk kejahatan kemanusiaan. Agen Sbobet Online
Terkait dengan penyiapan kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia (SDM), Pemerintah memandang penting untuk memperluas akses masyarakat pada kegiatan ekonomi produktif, dengan mendorong kemajuan dan produktifitas sektor UMKM. Sektor yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.
Untuk itu, dalam dua tahun terakhir Pemerintah telah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) per tahun dari 22 persen menjadi 12 persen pada tahun 2015, dan turun menjadi 9 persen pada tahun 2016. Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah telah menetapkan besaran bunga KUR 9% dari sebelumnya mencapai 22%.
Di awal April 2016, Presiden Joko Widodo meluncurkan Program Sinergi Aksi Untuk Ekonomi Rakyat di terminal Agrobisnis Desa Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Program ini tujuan akhirnya pengentasan kemiskinan.
Diketahui, Brebes merupakan salah satu sentra bawang di Indonesia. Sedang bawang adalah komoditas yang fluktuasi harganya punya pengaruh besar terhadap tingkat inflasi. Namun faktanya, kesejahteraan petani bawang rendah. Fakta yang kontradiktif inilah titik awal untuk memotret persoalan kemiskinan petani bawang.
Di balik fakta itu ternyata ketemu banyak persoalan yang menyertainya. Dan Program Sinergi Aksi Untuk Ekonomi Rakyat, harus bisa menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang mengakibatkan kesejahteraan petani bawang rendah.
Itulah sebabnya pelaksanaan program ini dikeroyok delapan kementerian. Yaitu: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN); Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian Koperasi dan UKM), Kementerian Pertanian (Kementan); Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Perdagangan (Kemendag); Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes); serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan dikoordinir oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).
Tentu saja dengan penetapan bunga KUR yang jauh lebih rendah, kita berharap berdampak secara nyata terhadap kemajuan dan produktifitas UMKM.
Deregulasi dan debirokratisasi
Pemerintah berkomitmen melakukan deregulasi dan debirokratisasi. Banyak regulasi kita sudah usang, sudah harus diperbaharui untuk menyongsong perubahan jaman.
Maka regulasi yang membingungkan harus disederhanakan, prosedur yang rumit harus dipangkas. Deregulasi dan debirokratisasi itu kita lakukan untuk memberikan kecepatan pelayanan, kepastian, sinkronisasi, kemudahan berinvestasi, serta meningkatkan produktivitas.
Tidak kurang 15 Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dikeluarkan Pemerintah sampai dengan awal Juni 2017. mulai dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 1 yang mencakup dorongan terhadap daya saing industri nasional melalui deregulasi, penegakan hukum dan kepastian usaha hingga paket kebijakan ekonomi jilid 15 mengenai Pengembangan Usaha dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional.
Sebagai bagian dari deregulasi, Pemerintah telah mensinkronkan berbagai peraturan daerah (Perda) terkait perdagangan dan investasi. Lebih dari 3.000 Perda sudah dibatalkan karena tidak kondusif bagi kemajuan perdagangan dan kemudahan berusaha. Sinkronisasi Perda dilakukan untuk kepentingan nasional, yang artinya termasuk kepentingan daerah dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.
Meskipun pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam hal mencabut Perda, kita tentu berharap Pemerintah terus mengontrol penyusunan Perda khususnya Perda menyangkut keberpihakan pengentasan kemisikinan, lapangan kerja, dan investasi.
Kerja, kerja, dan kerja
Tentu persoalan kemiskinan dan upaya pengentasannya hanya akan dapat diwujudkan oleh kerja keras dan gotong royong rakyat Indonesia seluruhnya. Sekaitan dengan itu, ajakan bekerja dan gotong royong sejak awal pemerintahan Jokowi dikumandangkan dengan memberi nama kabinetnya sebagai Kabinet Kerja.
Sebuah isyarat jelas dari Jokowi untuk melayani dengan segenap ruang, waktu, dan jiwa seirama dengan tiga kali ia mengulang kata kerja di banyak kesempatan. Bandar Casino Terpercaya
Untuk yang kesekian kali bahwa kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan dan kesenjangan sosial merupakan masalah fundamental, permasalahan bangsa, persoalan bersama. Tanpa sinergitas dan gotong royong, tentu akan sulit mengatasinya. Oleh sebab itu, dengan kerja nyata dan bersama-sama tentu saja, bangsa ini akan menjadi bangsa maju, menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berbudaya. Dimulai dengan merubah pola pikir.
Selamat bekerja Pak Dhe
Tidak ada komentar