Anies Dan Sandi Setujui Tarik Tunai Via KJP, Banyak Pihak Yang Secara Tegas Menolak

Anies Dan Sandi Setujui Tarik Tunai Via KJP, Banyak Pihak Yang Secara Tegas Menolak - Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno mengatakan penarikan tunai dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) saat ini tidak diperbolehkan. Tapi dia menjanjikan pada masa kepemimpinannya nanti, ia akan memberlakukan KJP Plus di mana pemegang kartu secara legal bisa menarik uang tunai katanya, seperti dilansir Tempo, Kamis, 6 Juli 2017.  Memang legal tapi jelas tidak mendidik dan rawan bocor. Apa saja di negeri ini bisa dilegalkan kalau mau, dan inilah yang mau dicapai Anies-Sandi, melegalkan janji kampanye mereka terutama KJP Plus yang sebenarnya oleh Pemprov dan pejabat pendidikan DKI tetap menilai hal itu adalah ilegal!

Bukan hanya Ahok dan Gubernur saat ini yaitu Pak Djarot menolak secara tegas penarikan tunai KJP. Bahkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto berharap pemberian dana Kartu Jakarta Pintar ( KJP) tetap dilakukan secara non-tunai. Sebab, jika pemberian dana secara tunai akan sulit dikontrol, ujarnya seperti dilansir Kompas. Saldo di KJP rentan disalah gunakan menurutnya. Agen Sbobet Online

Suara lebih keras muncul dari Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto menegaskan bahwa pemilik Kartu Jakarta Pintar ( KJP) tidak boleh berbuat curang dengan menarik tunai. Bowo mengatakan KJP tidak dapat ditarik tunai meski Gubernur DKI Jakarta bukan lagi Basuki Tjahaja Purnama. Jadi intinya ada atau tidak ada Ahok tetap tak boleh tarik tunai.

Para pejabat pendidikan di DKI Jakarta lebih paham dan tahu bagaimana penggunaan KJP di lapangan selama ini dibanding Pak Anies sebagai mantan menteri pendidikan sebelumnya! Pak Sopan dan Pak Bowo jelas sebagai orang pendidikan melihat di lapangan bahwa penggunaan KJP selama ini sudah berjalan baik dan efektif serta gampang diawasi.

Bayangkan saja, KJP yang selama ini dijaga untuk tidak ditarik tunai toh banyak yang berupaya menyalahgunakan. Sejumlah toko malah melayani penarikan tunai untuk pemegang kartu KJP sehingga membuat Djarot marah dan berencana melaporkan toko-toko kepada polisi. Sedangkan bagi masyarakat yang terbukti melakukan penarikan tunai, KJP yang mereka pegang akan dicabut.

Sandi mempunyai alasan pemegang KJP perlu diberi hak untuk mencairkan dana. “Mereka dalam keadaan sangat sulit sehingga untuk transport, sarapan pagi anaknya sendiri harus diberikan lah,” kata dia. Untuk mengawasi penggunaan dana KJP, Sandiaga Uno berencana membuat aplikasi digital yang dapat mencatat aliran kas dana yang disalurkan. “Ada fitur teknologi dan digital di situ,” ucapnya.

Kalau pemegang Kartu KJP mau menarik tunai semuanya lalu digunakan untuk beli sembako, perhiasan atau pakaian maka tujuan dari Kartu KJP itu jadi melenceng. Bahkan ketika uang hasil tarik tunai itu dipakai siswa buat have fun, beli pulsa atau paket internet, nge-lem atau dugem, makin kelihatan plus-plusnya KJP ini, ha ha ha. Agen Bola Online

Sandi dengan Anies seolah menunjukkan bahwa pemakaian KJP selama ini seolah-oleh memiliki masalah besar sehingga harus diubah secara total. Bagi penulis, ini alasan yang mengada-ada untuk sebuah kebijakan yang sudah berjalan baik dan bermanfaat akhirnya diubah tanpa melakukan evaluasi atau atau membuat sistim yang lebih baik.

Selama ini masyarakat DKI yang saya temui sudah merasakan manfaat dari kartu KJP.  Melalui perbincangan dengan supir taksi online, security, ojek online rata-rata mengapresiasi dan sudah merasakan manfaat KJP selama ini. Tanpa alasan yang kuat Anies dan Sandi merevolusi KJP menjadi KJP Plus dengan manfaat tarik sepuasnya, tarik kapanpun dan di manapun.

Realita ini menunjukkan betapa rawannya penyalahgunaan KJP yang sudah dijaga dengan ketatp tapi tetap masih ada upaya-upaya baik dari pemegang kartu maupun toko-toko untuk menarik tunai dari KJP. Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, saat ini terdapat 792 ribu pemegang KJP.

Dengan angka yang sudah mendekati hampir 1 juta, bayangkan berapa banyak dana yang bisa raib atau hilang kalau banyak pemegang kartu ramai-ramai menarik dana tunai via KJP Plus. Dengan jumlah sebanyak itu, apakah mereka bisa mengawasi penarikan tunai oleh masyarakat pemegang kartu yang ribuan jumlahnya.

Sistim yang bakal dibangun Anies Sandi bisa saja melakukan pencatatan seperti bank pada umumnya mencatat setiap transaksi baik penarikan atau pengeluaran. Tapi orang bodoh juga tahu, penggunaan uangnya setelah ditarik tunai pasti tidak akan bisa dilacak oleh orang-orangnya Anies-Sandi.

Masak, pemegang Kartu KJP harus membuat laporan atau catatan rincian pengeluaran dan melaporkannnya tiap bulan? Apakah masyarakat sudah siap untuk membuat laporan? Kalaupun membuat laporan, pertanyaan besar akan muncul, apakah rakyat dijamin bisa membuat laporan dengan jujur lalu apakah para petugas sanggup dan siap memelototi atau memeriksa rincian pengeluaran dari pemegang kartu KTP. Bandar Casino Terpercaya

Keribetan atau keremponganlah yang justru bakal muncul dengan kebijakan tarik tunai KJP Plus oleh Anies-Sandi. Tapi di satu sisi kebijakan mereka sangat menguntungkan rakyat karena rakyat bebas tarik tunai dana KJP Plus sehingga pasti menarik minat warga untuk ramai-ramai mendaftar dan memiliki kartu ini.

Satu sisi kebijakan Anies-Sandi ini walau diklaim legal tapi sangat tidak mendidik dan rawan dengan kebocoran. Dengan mudahnya tarik tunai malah sebenarnya mereka menghambur-hamburkan alias memboroskan uang negara yang juga adalah uang rakyat. Bukan maju kotanya bahagia warganya tapi makin mundur dan kalau makin banyak warga yang tertangkap penyalahgunaan KJP Plus, maka makin stresslah warganya.

Sumber Berita