Program Subsidi Pada Era Jokowi Wujud Keadilan Sosial Secara Merata
Program Subsidi Pada Era Jokowi Wujud Keadilan Sosial Secara Merata - Subsidi merupakan hal yang penting sebagai wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan. Tetapi, mekanisme dan bentuk yang salah, akan membuat masyarakat terpuruk semakin dalam.
Mekanisme dan bentuk yang salah, memiliki dampak buruk tersembunyi di balik kebaikan. Di era Jokowi mulai memperbaiki mekanisme dan bentuk yang salah dalam subsidi, meskipun menimbulkan pertentangan yang sebagian besar dipropagandakan oleh para elit politik dan pengusaha rente yang dirugikan akibat perubahan mekanisme dan bentuk subsidi salah menjadi benar. Agen Bola Online
Kebijakan melakukan subsidi yang salah, sudah diterapkan semenjak lama, hal tersebut bukan tanpa sebab. Dari kontrak sosial sampai kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja. Yang perlu diketahui, subsidi memiliki banyak bentuk. Tetapi subsidi yang mensiasati harga, sehingga membuat mekanisme pasar menjadi rusak seperti subsidi BBM yang diterapkan untuk semua jenis kendaraan, hal itu tidak dapat dibenarkan. Sebagai contoh, pada era SBY uang yang habis dibakar begitu saja untuk BBM setahun bisa mencapai 300 triliun. Imbasnya sampai sekarang, APBN 2017 digunakan untuk membayar hutang akibat kebijakan subsidi BBM yang cukup besar. Kesalahan subsidi yang dilakukan dalam bentuk monopoli BUMN yang akhirnya membuat merugi, atau melakukan ekspansi APBN untuk menomboki harga supaya yang diterima masyarakat lebih murah. Selain itu, subsidi tersebut dapat menimbulkan pasar terdistorsi, juga tidak menyebabkan dampak input pada perekonomian melainkan hanya meningkatkan konsumsi domestik yang renta terhadap fundamental ekonomi.
Subsidi yang salah, akan menjadikan yang kaya semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Sebagai contoh, subsidi BBM untuk seluruh kendaraan, persentase penikmatnya adalah kalangan menengah atas. Belum lagi permainan oknum yang membeli BBM bersubsidi untuk keperluan pabrik dan perusahaan-perusahaan yang notabene, hitungan biaya produksinya tidak menggunakan biaya bersubsidi. Jadi keuntungannya menjadi berlipat ganda. Jika ada yang mengatakan penarikan subsidi BBM mempengaruhi harga-harga, memang benar, tetapi rationya masih sangat kecil. Buktinya dengan ditariknya subsidi BBM saat ini, semuanya baik-baik saja.
Di era Jokowi, subsidi masih dilakukan tetapi dengan mekanisme dan bentuk yang lebih tepat sasaran. Pada APBN 2017, alokasi dana untuk subsidi sebasar 160 triliun. Subsidi tersebut meliputi subsidi energi dan non energi.
Subsidi di era Jokowi, merupakan subsidi stimulus ekonomi. Selain tepat sasaran, juga akan berdampak memperbaiki dan menggenjot perekonomian dalam jangka panjang. Bisa dikatakan, subsidi di era Jokowi, selain negara hadir untuk rakyat yang membutuhkan, juga merevolusi mental masyarakat supaya lebih produktif.
Subsidi energi pada APBN 2017, dikucurkan dana sebesar 77,3 triliun, jumlah ini sangat jauh jika dibandingkan pada era SBY yang mencapai 300 triliun. Perbedaannya bukan hanya jumlah dananya saja, tetapi pada bentuk dan mekanisme subsidinya. Dana subsidi ini tidak diberikan dalam bentuk manipulasi harga secara umum. Dana ini diberikan kepada sasaran secara langsung berdasarkan data yang sudah terverifikasi. Target subsidi ini adalah, BBM untuk sektor produksi seperti nelayan, daerah pinggiran yang memiliki ongkos logistik begitu mahal seperti Papua.
Selain subsidi BBM untuk keperluan tertentu, subsidi energi juga meliputi LPG tabung 3 Kg. LPG tabung 3 Kg seperti ketahui bersama, diperuntukan untuk masyarakat yang kurang mampu sebagai pengganti minyak tanah yang biasanya digunakan untuk memasak ( kompor minyak tanah ). Total subsidi untuk BBM keperluan tertentu dan LPG 3 Kg sejumlah 32,3 triliun. Agen Sbobet Online
Subsidi energi lainnya juga diberikan untuk listrik sebesar 44,9 triliun . Subsidi listrik diberikan kepada rumah tangga yang tidak mampu yaitu konsumen di bawah 900 VA. Tetapi untuk masyarakat yang kurang mampu tetapi sudah terlanjur menjadi konsumen listrik 900 VA, masih bisa mendapatkan subsidi dengan catatan ada keterangan miskin dari kelurahan tempat berdomisili.
Memberi subsidi tepat sasaran, memberi dampak yang luar biasa terkait keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebanyak 365 desa dan delapan ibukota kabupaten di Papua dan Papua Barat di sepanjang tahun ini bakal dialiri listrik. Pada tahun sebelumnya( 2016), terdapat 92 desa sudah terlistriki, yang terdiri atas 70 desa di Papua Barat dan 22 desa di Papua. Mungkin masih ada desa-desa lain yang teraliri akibat kebijakan subsidi yang tepat sasaran, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
Tidak hanya listrik mengaliri daerah-daerah terpencil secara bertahap, pembangkit listrik juga sudah mulai dibangun dan diresmikan. Semua orang tentu setuju, meski bayar listrik murah, jika sering mati lampu percuma, karena pasokan listrik tidak tercukupi.
Pada hari Sabtu (18/3/2017), Jokowi meresmikan 8 Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Mobile Power Plant (MPP), yaitu :
-MPP Jeranjang- Lombok dengan kapasitas ( 2 x 25 MW) yang telah beroperasi sejak tanggal 27 Juli 2016.
-MPP Air Anyir- Bangka dengan kapasitas (2×25 MW) beroperasi sejak 13 september 2016
-MPP Tarahan – Lampung (4×25 MW) beroperasi sejak 29 september 2016
-MPP Nias (1×25 MW) Mulai beroperasi pada 31 oktober 2016
-MPP balai Pungut-Riau dengan kapasitas (3×25 MW) mulai beroperasi sejak 13 November 2016
-MPP Suge- Belitung (1×25 MW) mulai beroperasi pada 22 November 2016
-MPP Paya Pasir-Medan berkapasitas (3×25 MW) mulai beroperasi sejak 9 desember 2016.
-MPP Pontianak kapasitas (4×25 MW) mulai beroperasi pada 8 November 2016.
Selain itu, sebelum pembangkit listrik terbangun, untuk memenuhi kebutuhan listrik, pemerintah dapat menyewa kapal pembangkit listrik dari Turki untuk sementara.
Subsidi non energi dialokasikan dana sebesar Rp 82,7 triliun. Subsidi tersebut meliputi subsidi untuk ketahanan pangan sebesar Rp 19,7 triliun, subsidi pupuk Rp 31,1 triliun, subsidi benih Rp 1,2 triliun. Karena tanpa subsidi maka petani yang bertahun tahun terpuruk tidak bisa bersaing dengan pemodal. Yang perlu digaris bawahi, subsidi tersebut tanpa merusak mekanisme pasar dan juga targetnya adalah produktifitas, bukan konsumsi. Dengan itu, progres ke depan yang berkelanjutan, serta keadilan sosial dapat terwujud.
Selain itu, untuk menjamin masyarakat yang ingin bertumbuh menjadi lebih baik maka dana sejumlah Rp 15,9 triliun diberikan untuk mensubsidi bunga kredit dan subsidi pajak Rp 10,3 triliun. Untuk menjaga supaya BUMN tidak dirugikan dalam hal menjual jasanya, maka dana senilai Rp 4,3 triliun diberikan untuk subsidi public service obligation (PSO). Bandar Casino Terpercaya
Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, mungkin bisa dikaitkan dengan beberapa pribahasa, diantaranya adalah ‘ berakit-rakit ke hulu, berengan-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian’. Selain itu, pribahasa ‘ memberikan pancing(kail), bukan ikan’ mungkin itu juga cocok.
Tidak ada komentar