Pertemuan Antara Prabowo Dan SBY Untuk Awasi "Diktator", Era Soeharto Kemana Aja?
Pertemuan Antara Prabowo Dan SBY Untuk Awasi "Diktator", Era Soeharto Kemana Aja? - Ketua umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menemui Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Dalam pertemuan mereka berdua, tentu saja bukan hanya silaturahmi, tetapi berkemungkinan besar mereka sadar, bahwa mereka berdua sedang sama-sama dipecundangi oleh keadaan. Agen Bola Online
Mereka merasa dipencundangi keadaan setelah Undang-Undang Pemilu disahkan DPR pada 20 Juli 2017 lalu terkait ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold. Dalam UU Pemilu tersebut ditetapkan untuk mencalonkan seorang capres-cawapres, harus memiliki kursi di parlemen sebanyak 20 %, atau 25 % suara nasional. Dulu mereka bisa saja mencoba menekan pemerintah lewat parlemen, karena kursi parlemen pendukung pemerintahan lebih sedikit daripada kursi lawan politik yang menyatakan diri sebagai oposisi. Sehingga partai pemenang pemilu pengusung pemerintahpun dibuat tidak berdaya. Yang perlu digaris bawahi juga, pemilu sebelumnya juga memiliki ambang batas yang sama.
Mengapa Presidential Threshold yang dulu-dulu tidak dikatakan lelucon? Namun mengapa saat ini dikatakan lelucon? Ya jelas saja itu menandakan sudah bisa mengukur kekuatan diri sendiri, jika dulu merasa akan menang dengan koalisi gemuk, saat ini, pendukung gemuknya sudah porak-poranda karena kepentingannya masing-masing. Prabowo menyadari hal itu.
Sedangkan untuk SBY, bisa dikatakan, dia merupakan mantan raja yang terlupakan, karena tidak bisa memberi jejak yang bisa diingat oleh rakyat. Berbeda dengan Gusdur, meskipun menjabat hanya sebentar, dan dilengserkan oleh wakil rakyat yang masih merupakan peninggalan rezim orde baru seperti Amin Rais. Tetapi Gusdur saat ini sudah diangkat menjadi pahlawan nasional, dan sikap toleransinya mengayomi kaum minoritas di negeri ini akan diingat oleh anak bangsa yang berjiwa Islam rahamatan lil’alamin dan Pancasila.
Atau bisa dibandingkan dengan Ahok yang hanya seorang mantan Gubernur, bukan mantan presiden, tetapi dia lebih populer daripada SBY. Mana ada di media sosial yang namanya SBYer, tapi kalo Ahoker ada.
Propaganda busuk terhadap pemerintah
‘Ingin mengawasi penguasa agar tak melampaui batas’, pernyataan yang sebenarnya bernilai sangat baik, tetapi menjadi menggelitik bulu ketiak, ketika di jaman digital ini ada yang merasa memiliki kuasa tak terkontrol dari masyarakat, rasanya geli-geli mengesalkan.
Masyarakat bisa menilai dan tidak ingin jatuh di lubang yang sama terbukti dari perolehan Partai Demokrat yang menurun drastis akibat pentolan demokrat tersandung masalah korupsi. Tidak ubahnya dengan Partai Demokrat, Partai PKS pun mengalami nasib yang sama, suara mereka juga mengalami terjun bebas, sehingga target masuk partai 3 besar gatal alias gagal total, setelah presiden PKS berperan serta dalam membantu mafia pangan dan akhirnya masuk bui akibat kasus suap impor daging sapi. Agen Sbobet Online
Terjun bebasnya partai Demokrat dan PKS membuktikan, rakyat juga mengawasi para penguasa. Jika tidak percaya, coba saja macam-macam dijaman kemudahan informasi saat ini, yang ada bisa habis karir anda. Sebagai contoh, saya yang hanya rakyat jelata saja di jaman Jokowi bisa mengkritik beliau jika beliau salah.
Di jaman orde baru pada kemana pak?
Di jaman orde baru, jangankan beropini dengan data untuk mengkritik pemerintahan, berpuisi yang menyentil sedikit saja urusannya bisa berabe, bisa-bisa diwiji tukulkan.
Sudah menjadi rahasia umum di rezim orde baru, terkenal juga dengan rezim otoriter. Anda nyocot kemungkinan besar petrus beraksi. Di jaman itu, baru kami butuh orang-orang penting seperti bapak yang mengatakan akan mengawasi penguasa agar tidak kelewat batas.
Stress berat meski pilpres masih jauh
Merosotnya suara Partai Demokrat, dari partai besar menjadi partai gurem, menunjukan bahwa demokrat tidak memiliki akar rumput yang berideologi kuat. Begitu pula dengan Gerindra, yang dari awal berdiri belum menunjukan perubahan yang signifikan terkait perolehan suara. Jadi tidak banyak yang bisa diharapkan dengan mesin partai mereka. Jalan satu-satunya ya meminta bantuan ormas untuk mendulang suara.
Jika kita jeli membaca kisruh saat pilkada DKI Jakarta, dimana ada ormas radikal yang dijadikan senjata untuk mengacaukan suara Ahok-Djarot dengan propaganda busuk terkait sentimen agama. Bagaimana tidak, sampai-sampai melarang mensalatkan jenazah pemilih Ahok. Jika ini masih dipandang sebelah mata sebagai hal biasa menggunakan agama untuk kepentingan politik dalam merebutkan kekuasaan, sungguh terlalu.
Namun saat ini ormas radikal dikebiri dengan adanya perpu. Kita ketahui bersama, kebanyakan ormas radikal anti Pancasila, meskipun sembunyi-sembunyi. Bahkan ada pimpinan ormas yang sampai secara terang-terangan menghina ideologi negara, dan sistem demokrasi yang ada.Bukti sudah berlalu lalang di dunia digital, karena payung hukum sudah ada, maka tinggal gebuk jika macam-macam dengan Pancasila. Bandar Casino Terpercaya
Jadi tidak herankan, mengapa ada elit politik teriak-teriak terkait perpu ormas?
Tidak ada komentar