Yudi Latif Mundur dari BPIP, Ini Anggaran yang Sudah Dipakai
Yudi Latif Mundur dari BPIP, Ini Anggaran yang Sudah Dipakai - Yudi Latif mundur sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) setelah setahun lalu memimpin lembaga tersebut. Dia mengatakan, lembaga penyemai Pancasila ini baru menggunakan anggaran negara untuk program sekitar Rp 7 miliar.
Dalam pernyataannya di akun facebooknya, Yudi Latif mengatakan sejumlah alasan penggunaan uang Rp 7 miliar, yaitu sebagai pengarah dan kepala pelaksana dilantik pada 7 Juni 2017. Tak lama kemudian memasuki masa libur lebaran, dan baru memiliki 3 orang deputi pada Juli..AGEN JUDI ONLINE TERPERCAYA | BANDAR TOGEL TERBESAR | SITUS TOGEL TERBAIK
"Tahun anggaran telah berjalan, dan sumber pembiayaan harus diajukan lewat APBNP, dengan menginduk pada Sekretaris Kabinet. Anggaran baru turun pada awal November, dan pada 15 Desember penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga harus berakhir. Praktis, kami hanya punya waktu satu bulan untuk menggunakan anggaran negara. Adapun anggaran untuk tahun 2018, sampai saat ini belum turun," kata Yudi Latif dalam pernyataannya pada Jumat (8/6/2018).
Selain itu, kewenangan Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) berdasarkan Perpres juga hampir tidak memiliki kewenangan eksekusi secara langsung. Apalagi dengan anggaran yang menginduk pada salah satu kedeputian di Seskab, kinerja UKP-PIP dinilai dari rekomendasi yang diberikan kepada Presiden.
Yudi mengatakan, kemampuan mengoptimalkan kreasi tenaga pun terbatas. Setelah setahun bekerja, seluruh personel di jajaran Dewan Pengarah dan Pelaksana belum mendapatkan hak keuangan.
"Mengapa? Karena menunggu Perpres tentang hak keuangan ditandatangani Presiden," kata dia.
Yudi mengatakan, Perpres tentang hal ini tak kunjung keluar, barangkali karena adanya pikiran yang berkembang di rapat-rapat Dewan Pengarah, untuk mengubah bentuk kelembagaan dari Unit Kerja Presiden menjadi Badan tersendiri. Mengingat keterbatasan kewenangan lembaga yang telah disebutkan. Dan ternyata, perubahan dari UKP-PIP menjadi BPIP memakan waktu yang lama, karena berbagai prosedur yang harus dilalui.
"Dengan mengatakan kendala-kendala tersebut tidaklah berarti tidak ada yang kami kerjakan. Terima kasih besar pada keswadayaan inisiatif masyarakat dan lembaga pemerintahan," kata Yudi Latif.
Yudi Latif mundur dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dia merasa perlu ada pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan BPIP.
"Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan," tulis Yudi Latif dalam akun Facebooknya, Jumat (8/6/2018).
Yudi Latif mengaku jika ada kekurangan dan kesalahan yang dilakukan lembaga BPIP ini menjadi tanggungjawabnya sebagai ketua pelaksana. "Untuk itu, dengan segala kerendahan hati saya ingin menghaturkan permohonan maaf pada seluruh rakyat Indonesia," kata dia.
Dia pun memohon pamit tak bisa meneruskan tugasnya untuk menggaungkan Pancasila.
Sumber Berita
Dalam pernyataannya di akun facebooknya, Yudi Latif mengatakan sejumlah alasan penggunaan uang Rp 7 miliar, yaitu sebagai pengarah dan kepala pelaksana dilantik pada 7 Juni 2017. Tak lama kemudian memasuki masa libur lebaran, dan baru memiliki 3 orang deputi pada Juli..AGEN JUDI ONLINE TERPERCAYA | BANDAR TOGEL TERBESAR | SITUS TOGEL TERBAIK
"Tahun anggaran telah berjalan, dan sumber pembiayaan harus diajukan lewat APBNP, dengan menginduk pada Sekretaris Kabinet. Anggaran baru turun pada awal November, dan pada 15 Desember penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga harus berakhir. Praktis, kami hanya punya waktu satu bulan untuk menggunakan anggaran negara. Adapun anggaran untuk tahun 2018, sampai saat ini belum turun," kata Yudi Latif dalam pernyataannya pada Jumat (8/6/2018).
Selain itu, kewenangan Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) berdasarkan Perpres juga hampir tidak memiliki kewenangan eksekusi secara langsung. Apalagi dengan anggaran yang menginduk pada salah satu kedeputian di Seskab, kinerja UKP-PIP dinilai dari rekomendasi yang diberikan kepada Presiden.
Yudi mengatakan, kemampuan mengoptimalkan kreasi tenaga pun terbatas. Setelah setahun bekerja, seluruh personel di jajaran Dewan Pengarah dan Pelaksana belum mendapatkan hak keuangan.
"Mengapa? Karena menunggu Perpres tentang hak keuangan ditandatangani Presiden," kata dia.
Yudi mengatakan, Perpres tentang hal ini tak kunjung keluar, barangkali karena adanya pikiran yang berkembang di rapat-rapat Dewan Pengarah, untuk mengubah bentuk kelembagaan dari Unit Kerja Presiden menjadi Badan tersendiri. Mengingat keterbatasan kewenangan lembaga yang telah disebutkan. Dan ternyata, perubahan dari UKP-PIP menjadi BPIP memakan waktu yang lama, karena berbagai prosedur yang harus dilalui.
"Dengan mengatakan kendala-kendala tersebut tidaklah berarti tidak ada yang kami kerjakan. Terima kasih besar pada keswadayaan inisiatif masyarakat dan lembaga pemerintahan," kata Yudi Latif.
Yudi Latif mundur dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dia merasa perlu ada pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan BPIP.
"Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan," tulis Yudi Latif dalam akun Facebooknya, Jumat (8/6/2018).
Yudi Latif mengaku jika ada kekurangan dan kesalahan yang dilakukan lembaga BPIP ini menjadi tanggungjawabnya sebagai ketua pelaksana. "Untuk itu, dengan segala kerendahan hati saya ingin menghaturkan permohonan maaf pada seluruh rakyat Indonesia," kata dia.
Dia pun memohon pamit tak bisa meneruskan tugasnya untuk menggaungkan Pancasila.
Sumber Berita
Tidak ada komentar